Jatim

Asisten II Pemkab Blitar Tanggapi Serius Permasalahan Tambang Desa Kaligambir

Share Berita:

BLITAR, PEWARTAPOS.COM – Rapat dengar pendapat antara masyarakat Desa Kaligambir, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar mendapat tanggapan serius oleh Asisten II Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar, Selasa, 04/06/2024.

Dalam hal ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Blitar memfasilitasi terkait aduan dari masyarakat Desa Kaligambir tentang permasalahan tambang yang selama ini masih menimbulkan pro dan kontra.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, perwakilan dari masyarakat Desa Kaligambir dan Polres Kabupaten Blitar.

Asisten II Pemkab Blitar, Krisna, menjelaskan, bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi Jawa Timur yang memiliki kewenangan khusus terkait urusan pertambangan.

“Kami akan menghubungi pemerintah provinsi untuk melakukan pemantauan dan pengamatan di lapangan. Kami perlu memastikan apakah izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi yang telah diterbitkan sesuai dengan kondisi di lapangan,”jelasnya.

Ia menambahkan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan bahwa aktivitas penambangan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak merugikan masyarakat sekitar.

Sementara itu, koordinator masyarakat Desa Kaligambir, Joko Susilo mengatakan, bahwa tambang ini telah beroperasi sejak tahun 2023 dan pernah ditutup karena penambang tidak pernah meminta izin kepada masyarakat sekitar.

“Tambang ini beroperasi tanpa izin dari warga sekitar, yang tentunya menimbulkan keresahan. Kami pernah meminta penutupan tambang ini, namun hingga kini, aktivitas penambangan masih terus berlangsung tanpa adanya izin operasi dan produksi yang sah,” katanya.

Dalam forum tersebut, berbagai pihak menyampaikan pandangan mereka. Perwakilan masyarakat, OPD Pemkab Blitar, dan Polres Blitar sepakat bahwa ketidakjelasan tindakan terhadap tambang ini dapat menimbulkan pertanyaan besar dari masyarakat, terutama karena tambang tersebut belum memiliki izin operasi dan produksi yang resmi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas penambangan yang tidak teratur.

Ditempat yang sama, Kasat Reskrim Polres Blitar, AKP Febby Pahlevi Rizal, dalam keterangannya menegaskan, bahwa pihak kepolisian siap melakukan penindakan terhadap penambang yang tetap mengeluarkan hasil tambang tanpa izin yang lengkap.

“CV. Rizky Alea Casta hanya memiliki izin eksplorasi, bukan izin operasi dan produksi. Jika mereka terus melakukan penambangan tanpa izin yang sah, kami segera bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku,” ujar AKP Febby.

Febby, menambahkan bahwa penindakan tegas diperlukan untuk menjaga ketertiban dan menghindari potensi konflik di masyarakat.

Audiensi ini menjadi momen penting bagi masyarakat Desa Kaligambir untuk menyuarakan keresahan mereka. Selain itu, pemerintah daerah dan kepolisian menunjukkan komitmen mereka untuk menegakkan aturan dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Kesepakatan untuk menghubungi pihak provinsi dan melakukan pengawasan di lapangan diharapkan dapat memberikan solusi yang adil dan tepat bagi semua pihak yang terlibat.

Dengan adanya rapat audiensi ini, diharapkan permasalahan tambang di Desa Kaligambir dapat segera teratasi. Masyarakat menginginkan kepastian hukum dan perlindungan atas hak-hak mereka, sementara pemerintah daerah dan kepolisian berusaha untuk memastikan bahwa semua aktivitas penambangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semoga langkah-langkah yang diambil dapat membawa dampak positif dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sejahtera bagi masyarakat Desa Kaligambir. (dik).


Share Berita:
Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close